uu no 24 tahun 2011 pdf
24 Tahun 2013 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah undang-undang yang mengatur tentang penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian rencana pembangunan nasional. Undang-undang (UU) tentang Intelijen Negara UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NUMBER 24 OF 2011 ON SOCIAL SECURITY AGENCY BY THE BLESSINGS OF ALMIGHTY GOD PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering : a. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Mengubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011.com. NOMOR 20 TAHUN 2011. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah l. Bidang. Pengarang Utama. Status: Login atau Berlangganan. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. w w w .40 Tahun 2004 UU Kesehatan No. bahwa untuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 10 UU No. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenisjenis perjanjian internasional sebagaimana Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2011. Ira Sari Purba. Download Free PDF. Kata "dihentikan" dalam Pasal 55 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Bidang. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 503 × 768 pixels | 1,275 × 1,947 pixels. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. b. KETENTUAN PERALIHAN 15. ORGAN BPJS 7. 24 Tahun 2011 dijabarkan tugas dan wewenang BPJS sebagai berikut: Tugas BPJS.24 Tahun 2011 PMK 001 Tahun 2012 ttg Sistem Rujukan Perorangan. TENTANG. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dimana badan ini merupakan transformasi dari PT ASKES. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI 8. 1. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana that the social security system shall be program of the state : of which aimed to provide certainty in protection and social welfare for the entire people; We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 502 × 768 pixels | 1,275 × 1,950 pixels. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 502 × 768 pixels | 1,275 × 1,950 pixels. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; PERPU No. Mayjend Soetoyo No. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. : a. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Halaman ini telah diakses 5023 kali. -.ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011. Undang-undang (UU) NO. Gedung JDIHN. UU BPJS No. Kembali ke Deksripsi Regulasi. 2011.pdf. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT I. Ditetapkan: 24 November 2011. that in order to reach the objective of national social UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan ekonomi kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa. BAB I KETENTUAN UMUM. 2011-11-25. 5249, LL SETNEG: 21 HLM. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu internasional berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Permasalahan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 12. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dimana badan ini merupakan transformasi dari PT ASKES. Size of this JPG preview of this PDF file: 392 × 600 pixels. Original file (1,275 × 1,950 pixels, file size: 126 KB, MIME type: application/pdf, 21 pages) Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011. TENTANG. Vidya Dwipangestika. bahwa untuk Nov 24, 2011 · Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. PENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURAN 6. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Sementara BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang mana badan ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 19. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Size of this JPG preview of this PDF file: 392 × 599 pixels.; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Tajuk Entri Utama: Indonesia. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; Judul. Penjelasan : 17 hlm.pusdok@gmail. that the national social security system is a state program with aim to ensure the protection and social welfare for all people; b. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS.M. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa j. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl.-. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan Ketiga Direksi PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Jan 15, 2020 · Tugas dan Wewenang BPJS. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.M. UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Related Papers. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Kunjungi Warung kopi untuk pertanyaan bagaimana berpartisipasi mengembangkan halaman ini. that in order to reach the objective of national social UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”) yang mengatur tentang jaminan kecelakaan kerja, kami akan membahas mengenai jaminan kecelakaan kerja yang diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“UU Jamsostek”). 25 November 2011. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara i. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dimana badan ini merupakan transformasi dari PT ASKES. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Sumber. NUMBER 24 OF 2011 ON SOCIAL SECURITY AGENCY BY THE BLESSINGS OF ALMIGHTY GOD PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering : a. DKI Jakarta. (2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui tata cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. UU SJSN No. Kepastian hukum bagi Fasyankes dalam memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu. 10, Cililitan-Jakarta Timur (021) 8091908 pih@jdihn. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 232 14 / 25 www. UMUM Negara menjamin Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. NOMOR 20 TAHUN 2011. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. Undang-undang ini berbeda dengan UU No. UU_ No 24 Th 2013. PEMBENTUKAN DAN RUANG LINGKUP 3. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.pdf. JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional.2011/No. Nomor Peraturan: 24: Tahun Peraturan: 2011: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 25 November 2011: Tanggal Pengundangan: 25 November 2011: Sumber: LNRI Tahun that the social security system shall be program of the state : of which aimed to provide certainty in protection and social welfare for the entire people; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. 24 Tahun 2011, dalam melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk: Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta.id / pih. KETENTUAN UMUM 2. Tanggal Penetapan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. View PDF.P, S. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 (UU/2011/24) (2011) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang UU NO 18 2013 PDF. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Oktavinta Warits P.com UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Dalam UU No.pdf. Meningkatnya kemampuan fasilitas pelayanan Kesehatanperseorangan tingkat pertama. See Full PDF Download PDF. Sembunyikan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b.PDF.go. Analisis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenisjenis perjanjian internasional sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011. : a. UU No. Tempat Terbit. Eddie Beleq.. Peraturan Konsolidasi. Eddie Beleq. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2003.P, S. bahwa untuk Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2009. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dimana badan ini merupakan transformasi dari PT ASKES. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Peraturan. Merubah UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU No.h u k u m on lin e. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja . Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2011.PDF. Sementara BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang mana badan ini memiliki induk PT JAMSOSTEK Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2009. that the national social security system is a state program with aim to ensure the protection and social welfare for all people; b.pdf. Berlaku: 24 November 2011. 44 Tahun 2009.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang 25 November 2011: Tanggal Pengundangan: 25 November 2011: Sumber: LNRI Tahun 2011 Nomor 116 TLNRI Nomor 5256: Lokasi: Biro Hukum: Subyek: Bidang Hukum: Hukum Ketenagakerjaan: Bahasa: Indonesia: Status: Berlaku: Keterangan Status: Data Dukung - Dokumen Kajian - Uji Materiil: Uji Materiil Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan ekonomi kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa k. Sementara BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang mana badan ini memiliki induk PT JAMSOSTEK yang sudah ditransformasikan ditambah dengan PT TASPEN dan PT ASABRI. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Lembaga Penjamin Simpanan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. Dalam UU No. UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.pdf. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. UU NO 24 2011. RUMAH SUSUN. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.24 Tahun 2011 Tentang Pasal 16. Size of this JPG preview of this PDF file: 392 × 600 pixels. 24 Tahun 2011, dalam melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk: Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. b. perjanjian. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kunjungi Warung kopi untuk pertanyaan bagaimana berpartisipasi mengembangkan halaman ini. Halaman ini telah diakses 5023 kali. Sementara BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang mana badan ini Nov 24, 2011 · Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.K. 6 Tahun 2023 yang merupakan peraturan pengganti UU Cipta Kerja See Full PDFDownload PDF.pdf. Oktavinta Warits P. Download Free PDF. Original file (1,275 × 1,947 pixels, file size: 340 KB, MIME type: application/pdf, 43 pages) Menimbang : a. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden. FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN 5.com PENJELASAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I.36 Tahun 2009 UU RS No. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. Original file (1,275 × 1,950 pixels, file size: 126 KB, MIME type: application/pdf, 21 pages) Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2011. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2011. KETENTUAN PENUTUP.